UNS Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BPSDMI Kementerian Perindustrian RI
UNS Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BPSDMI Kementerian Perindustrian RI
ditulis kembali oleh Eko Prasetyo (www.Alexainfoterkini.com)
Dalam kesempatan tersebut, UNS juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar yang dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si., M.Si. dan Kepala BDI Denpasar, Arga Mahendra.
Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si. menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian khususnya BPSDMI dan BDI yang bersedia berkolaborasi dengan UNS khususnya dalam bidang pemagangan mahasiswa, pertukaran tenaga ahli dari kedua belah pihak dan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi. Nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan MoU yang sebelumnya ditandatangani di bulan Maret 2022.
“Kolaborasi yang selama ini sudah terjalin antara UNS (khususnya pada Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) dan Sekolah Vokasi) dengan BPSDMI dan BDI melalui program pemagangan dan pelatihan mahasiswa kami harap bisa kita tingkatkan intensitasnya untuk menjawab tantangan saat ini,” terang Prof. Hartono.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen UNS dalam menjalankan Program Kerja UNS: DREAMTEAM. Di dalamnya terdapat nilai ACTIVE, yang menegaskan bahwa UNS akan secara aktif menjalin kerja sama, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya.
UNS ingin memastikan kehadirannya benar-benar memberikan manfaat nyata, baik bagi dunia pendidikan, dunia industri, maupun masyarakat luas. “Kami meyakini, kemajuan sebuah universitas tidak hanya ditentukan oleh pencapaian internal, seperti prestasi akademik, riset, dan inovasi, tetapi juga oleh sejauh mana universitas mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa,” imbuh Prof. Hartono.
Oleh karena itu, UNS terus membangun jejaring dan kolaborasi strategis agar dapat menghadirkan dampak yang lebih luas. Kerja sama ini juga sejalan dengan Program Kampus Berdampak yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI. Kampus Berdampak menegaskan bahwa peran universitas tidak berhenti pada pencetak lulusan, penerbit publikasi ilmiah, atau capaian peringkat global semata. Lebih dari itu, universitas harus menjadi agen perubahan yang mentransformasi kehidupan masyarakat, memberikan solusi atas berbagai persoalan bangsa, dan memastikan keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui sinergi ini, kami optimis bahwa kerja sama antara UNS dan Kementerian Perindustrian, baik melalui BPSDMI dan BDI Denpasar, akan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam menghadapi tantangan era industri dan globalisasi,” tambahnya.
Akhir kata, atas nama UNS, Prof. Hartono menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin. Semoga kemitraan ini dapat terus berlanjut, berkembang, dan menghasilkan kebaikan serta manfaat yang luas, baik bagi UNS, Kementerian Perindustrian, maupun bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian RI, Masrokhan menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah dalam memperkuat daya saing industri nasional.
“Kerja sama ini diharapkan dapat menghadirkan SDM unggul, inovasi, serta riset terapan yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan di Indonesia,” ungkapnya.
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pihak. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya kedua belah pihak dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM.
Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan Kampus Berdampak, pengembangan kapasitas SDM dan bidang lain sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua belah pihak.