Gandeng Kemenkeu dan KLHK RI, FISIP UNS Gelar Coffee Talks 2022
Gandeng Kemenkeu dan KLHK RI, FISIP UNS Gelar Coffee Talks 2022
captaion foto : istimewa
Penulis : ditulis kembali oleh Eko Prasetyo (alexa IT com)
SOLO - Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar Coffee Talks 2022 secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (22/4/2022). Bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI), acara tersebut mengangkat tajuk 'Membangun Ekosistem Governance Berbasis Gender dan Inklusi Sosial'.
Dekan FISIP UNS, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. dalam sambutannya bersyukur acara ini bisa menghadirkan 2 Kementerian besar Indonesia. "Mengapa saya menghadirkan Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan ini adalah lembaga driver dari pengarusutamaan gender sekaligus juga mengatur secara internal bagaimana pengarusutamaan gender itu dilakukan," ucap Prof. Ismi.
Menambahkan sambutannya, Prof. Ismi berharap melalui acara ini dapat meningkatkan sensitivitas dan responsivitas terhadap gender, serta inklusi sosial bisa terinternalisasi kepada siapapun. Sehingga 'no one left behind' benar-benar terwujud.
Memasuki sesi pemaparan materi, Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemenkeu RI, Heru Susanto, S.E., S.H., M.H., CFE., CLA., memaparkan mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial pada Kemenkeu, serta peran pengawasan Itjen.
PUG Kemenkeu memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Kemenkeu telah adil setara bagi laki-laki dan perempuan. Memastikan keberlanjutan, pelestarian, dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG di Kemenkeu. Serta memastikan seluruh jajaran Kemenkeu memahami konsep, prinsip, dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Kemenkeu.
Kemenkeu memiliki kebijakan internal maupun eksternal yang responsif terhadap gender. Beberapa kebijakan internalnya yaitu potongan Tunjangan Kinerja (Tukin) 0%, penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan ramah anak, pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual di lingkungan kerja Kemenkeu, sistem kerja Kemenkeu pada masa transisi dalam tatanan normal baru dimana dapat menjalankan tugas kedinasan secara Work From Home (WFH) atau Work From Office (WFO) dengan salah satunya mempertimbangkan kondisi kesehatan, dan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkeu yang juga memberikan akses kepada penyandang disabilitas.
Sedangkan beberapa kebijakan eksternalnya yaitu Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) bagi perempuan menikah, e-auction, Pajak Penghasilan (PPh) UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan ultra mikro, investasi stunting, dan penganggaran iklim responsif gender. "Pemerintah memberikan kebebasan pilihan atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Bila perempuan yang telah menikah menghendaki memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, bisa mengajukan permohonan NPWP," jelas Heru.
Diakhir pemaparan materinya Heru menyimpulkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan sangat strategis sesuai tugas dan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa gender terintegrasi pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monev. Serta dapat meningkatkan kualitas Gender Budget Statement (GBS).
Pemateri lainnya, Ernawati Eko Hartono, S.Hut., M.Si., Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspiratif KLHK RI menyampaikan inovasinya sebagai strategi menuju nature gender di lingkungan KLHK, yaitu Festival Gender dengan 4 fitur gleads, teach, generation, dan pesta.
Festival Gender tersebut memiliki tujuan utama untuk transformasi dari kondisi 'netral gender' menjadi 'nature gender'. Kegiatan dan inovasi pelaksanaan PUG di KLHK sendiri ditandai dengan adanya penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria lembaga diklat yang responsif gender dan e-learning.
"Saya yakin Festival Gender dengan 4 fitur yaitu gleads, teach, generation, dan pesta menjadi strategi yang masif untuk membangun percakapan besar, big conversation di KLHK yang bisa mengubah kondisi dari netral gender menjadi nature gender," ucap Ernawati.
Ernawati juga menyampaikan salah satu inovasi PUG di KLHK yaitu adanya policy brief gender. Policy brief gender ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang suka atau memiliki passion dalam menulis. Mengenai informasi lebih lanjutnya dapat menghubungi salah satu media sosial PUG KLHK di Instagram @gender_klhk