PUSDEMTANAS LPPM UNS Gelar FGD Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia
PUSDEMTANAS LPPM UNS Gelar FGD Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia
ditulis kembali oleh Eko Prasetyo (Alexainfoterkini.com) foto : Istimewa
SOLO - Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) LPPM UNS menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema “Penguatan Sistem Demokrasi di Indonesia”. "Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 22 November 2023 di Tower Ki Hadjar Dewantara UNS," ungkap Ketua Pusdemtanas Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus.
Menurut Ketua Pusdemtanas LPPM UNS, FGD ini menghadirkan beberapa pihak, diantaranya perwakilan Sekretaris Jenderal MPR-RI, dosen prodi PPKn FKIP UNS, dosen bagian hukum tata negara FH UNS, Research Group Pusdemtanas, serta mahasiswa Fakultas Hukum UNS. Tujuan diadakan FGD ini untuk memahami kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan peran pemerintah serta masyarakat untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan seperti pendapat dari Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum. bahwa "Demokrasi sebagai alat mencapai tujuan bernegara, tidak ada demokrasi tanpa suatu partisipasi", pendapat dari Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H. bahwa "upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan demokrasi saat ini ialah dengan hukum sebagai panglima tidak dipermainkan, penguatan peran masyarakat, dan parpol yang memberikan pendidikan politik juga fungsi lain yang diatur oleh UU".
Selanjutnya pendapat dari Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. bahwa "Faktor utama yang menyebablan permasalahan demokrasi saat ini yaitu ambisi kekuasaan yang sangat buruk serta aparatur yang tidak netral dan lemah", pendapat dari Dr. Agus Riwanto, S.H., M.Ag. bahwa "Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks Demokrasi saat ini dengan penguatan jaminan partisipasi publik, pengambilan kebijakan publik, serta penguatan meaning participation dalam pembentukan UU".
Pendapat dari Dr. Drs. Hassan Suryono, S.H., M.Pd., M.H. bahwa " faktor utama yang menyebabkan permasalahan demokrasi saat ini adalah kurangnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan, korupsi politik, politik uang dalam pemilu, dan pelanggaran konstitusi", pendapat dari Erna Yuliandari, S.H., M.A. bahwa "Kondisi Demokrasi di Indonesia saat ini merupakan pilihan yang masih baik. Demokrasi secara prosedural sudah berjalan dengan baik, tetapi demokrasu secara substansial masih perlu dibenahi", dan pendapat dari Achmad, S.H., M.H. bahwa "Peran yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat demokrasi di Indonesia yakni dengan memberikan jaminan negara hukum dalam Demokrasi yang lebih baik".