7 Rekomendasi 40 profesor UNS FGD “Penguatan Etika, Jati Diri, dan Peradaban Bangsa: Peran Strategis Profesor dalam Menjaga Integritas Indonesia”
7 Rekomendasi 40 profesor UNS
FGD “Penguatan Etika, Jati Diri, dan Peradaban Bangsa: Peran Strategis Profesor dalam Menjaga Integritas Indonesia”
ditulis kembali oleh Eko Prasetyo (www.Alexainfoterkini.com)
Surakarta, 5 Maret 2026 — Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui Komisi II bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Etika, Jati Diri, dan Peradaban Bangsa: Peran Strategis Profesor dalam Menjaga Integritas Indonesia” di UNS Tower, Surakarta.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Dewan Profesor UNS, Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd., sebagai bentuk komitmen universitas dalam memperkuat peran komunitas akademik dalam menjaga etika publik dan jati diri bangsa.
FGD ini menghadirkan Dr. Wachid Nugroho, S.IP., M.IP. selaku Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan MPR RI sebagai keynote speaker. Diskusi juga menghadirkan dua narasumber utama yaitu Prof. Dr. Siswandari, M.Staat dan Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Tata Negara UNS sekaligus Ketua Komisi II Dewan Profesor UNS.
Kegiatan dipandu oleh Prof. Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. sebagai moderator, sementara Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si. bertindak sebagai pembawa acara.
Kegiatan ini menjadi ruang reflektif bagi para akademisi dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan etika publik, identitas kebangsaan, serta peran strategis komunitas intelektual dalam menjaga arah moral kehidupan bernegara. Diskusi ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara nilai konstitusional yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan praktik kehidupan publik di Indonesia.
Ketua Komisi II Dewan Profesor UNS sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., menegaskan bahwa jati diri bangsa merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari konstitusi. Menurutnya, konstitusi Indonesia tidak hanya mengatur distribusi kekuasaan negara, tetapi juga memuat nilai-nilai dasar yang membentuk karakter bangsa atau constitutional identity.
“Indonesia sejak awal dirancang bukan sekadar sebagai negara administratif, tetapi sebagai proyek peradaban. Konstitusi harus menjadi kompas moral yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut juga disampaikan bahwa salah satu tantangan utama demokrasi modern adalah munculnya fenomena democratic backsliding, yaitu kondisi ketika demokrasi secara prosedural tetap berjalan, tetapi kualitas etika dan integritas publik mengalami penurunan. Hal ini menuntut penguatan kembali fondasi etika publik, ruang diskursus yang sehat, serta integritas elite politik dan birokrasi.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Prof. Dr. Siswandari, M.Staat, yang membahas peran profesor sebagai moral force dalam pembangunan peradaban. Dalam perspektif akademik, profesor memiliki tanggung jawab sosial intelektual untuk menjaga integritas ilmu pengetahuan sekaligus berkontribusi dalam membangun kesadaran publik tentang nilai-nilai kebangsaan.
Diskusi yang diikuti 40 guru besar UNS ini merumuskan tujuh rekomendasi strategis kepada para penyelenggara negara untuk memperkuat etika publik, menjaga jati diri bangsa, dan memastikan tercapainya tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Menjadikan Konstitusi sebagai Kompas Moral Kebijakan Negara
Seluruh kebijakan publik perlu dirancang dan dievaluasi berdasarkan tujuan konstitusional negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam ketertiban dunia. Dengan demikian, kebijakan negara tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi pada visi peradaban bangsa.
Memperkuat Sistem Etika Publik dalam Penyelenggaraan Negara
Negara perlu membangun arsitektur etika publik yang lebih kuat melalui mekanisme pengawasan konflik kepentingan, transparansi kekuasaan, serta standar integritas bagi pejabat publik. Sistem etika ini menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik.
Mengintegrasikan Integritas Moral dalam Rekrutmen Kepemimpinan Publik
Proses seleksi pejabat negara, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun birokrasi, perlu menempatkan integritas moral sebagai parameter utama selain kompetensi teknokratis. Kepemimpinan negara harus mencerminkan keteladanan moral yang menjadi fondasi legitimasi demokrasi.
Memperkuat Pendidikan Konstitusi dan Pancasila secara Substantif
Pendidikan konstitusi perlu dikembangkan sebagai pendidikan nilai yang membangun kesadaran etika publik, tanggung jawab kewargaan, serta komitmen terhadap demokrasi yang berkeadaban.
Membangun Ruang Publik Deliberatif yang Sehat
Negara bersama masyarakat sipil perlu memastikan bahwa ruang publik—termasuk ruang digital—menjadi arena diskursus rasional yang bebas dari disinformasi, manipulasi politik, dan polarisasi identitas yang merusak kualitas demokrasi.
Menguatkan Kolaborasi Negara dan Komunitas Akademik
Pengelolaan negara memerlukan basis pengetahuan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih intens antara lembaga negara dan komunitas akademik dalam penyusunan kebijakan publik berbasis riset dan rasionalitas ilmiah.
Meneguhkan Peran Intelektual sebagai Penjaga Moralitas Publik
Komunitas akademik, khususnya profesor, memiliki tanggung jawab historis sebagai moral force dalam menjaga integritas diskursus publik, mengingatkan kekuasaan ketika menyimpang dari nilai konstitusi, serta membangun kesadaran etika kebangsaan di tengah masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi moral dan intelektual antara dunia akademik dan lembaga negara dalam membangun Indonesia yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara moral dan berkeadaban secara konstitusional.
Sebagai penutup, para peserta menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan politik, tetapi juga oleh kekuatan nilai, etika, dan bagaimanaintegritas publik sebagai fondasi peradaban Indonesia.