Dosen HI UNS Bedah Peran Indonesian AID dan Diplomasi Hibah dalam Talkshow
Dosen HI UNS Bedah Peran Indonesian AID dan Diplomasi Hibah dalam Talkshow
ditulis kembali oleh Eko Prasetyo (www.Alexainfoterkini.com)
SOLO —Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan talkshow bertajuk “Indonesian AID: Mempererat Diplomasi, Memperkuat Ekonomi” yang berlangsung di Aula FISIP UNS pada Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan Dalyono selaku Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesian AID, Nindita Paramastuti selaku Senior Program Officer JICA Indonesia, serta Septyanto Galan Prakoso, S.IP., M.Sc. selaku akademisi dari FISIP UNS sebagai narasumber bersama perwakilan lembaga internasional, termasuk Japan International Cooperation Agency (JICA). Diskusi ini membahas dinamika hibah luar negeri, diplomasi pembangunan, serta relevansinya terhadap posisi Indonesia sebagai negara emerging donor.
Pada sesi pertama, Dalyono menjelaskan perkembangan peran Indonesia sebagai negara pemberi hibah (donor)—sebuah posisi baru yang menandai pergeseran dari negara penerima bantuan menjadi negara yang turut berkontribusi dalam pembangunan global. Perubahan ini membawa konsekuensi strategis yang berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan komitmen politik luar negeri Indonesia seperti disampaikan dalam Pidato Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Umum PBB September lalu. Prinsip bahwa “kemakmuran adalah hak segala bangsa” menjadi dasar moral bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam tata kelola pembangunan internasional.
Dalyono menambahkan, Indonesian AID atau Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola penyaluran hibah luar negeri sebagai bagian dari instrumen diplomasi lunak (soft diplomacy). “Hibah ini tidak hanya bertujuan memberikan manfaat langsung kepada negara mitra, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan Indonesia, baik dari sisi politik, keahlian, maupun budaya,” terang Dalyono.
Penyaluran hibah dilakukan dengan prinsip solidaritas, demand-driven (sesuai kebutuhan negara penerima), supply-side capability (menyesuaikan kapasitas dan keahlian Indonesia), serta menjunjung asas saling menguntungkan (mutual benefit).
Selain aspek diplomasi, hibah juga dipaparkan sebagai instrumen ekonomi nasional. Melalui bantuan luar negeri, Indonesia membuka peluang penetrasi pasar bagi pelaku usaha dalam negeri, mendorong penggunaan barang dan jasa lokal, mempromosikan tenaga ahli Indonesia, serta memperkuat diplomasi sosial dan budaya di tingkat global.
Pada sesi kedua, Nindita Paramastuti turut menjelaskan komitmen Jepang dalam mendukung human security dan quality growth sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Isu yang menjadi fokus meliputi peacebuilding, universal health care, kesetaraan gender, energi berkelanjutan, hingga ketangguhan menghadapi bencana. JICA juga menekankan bahwa sektor-sektor prioritas yang bekerja sama dengan Indonesia selaras dengan arah pembangunan nasional, meskipun tidak seluruhnya tercakup dalam Asta Cita.
Dalam sesi tanggapan, Septyanto Galan Prakoso, S.IP., M.Sc. mengasumsikan bahwa negara-negara yang umumnya memberikan hibah adalah negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat Human Development Index (HDI) yang mapan. Namun, fenomena Indonesia berbeda. Indonesia selama tujuh tahun berturut-turut menempati posisi pertama dalam World Giving Index, menandakan tingginya budaya memberi dalam masyarakat. Modal sosial yang kuat ini menjadi keunikan Indonesia sebagai donor, sekaligus memperkuat legitimasi moral dan posisi soft power Indonesia di mata dunia.
Disampaikan pula bahwa kedermawanan masyarakat Indonesia memiliki hubungan erat dengan dinamika pembangunan ekonomi dan manusia—berbeda dari negara-negara Barat yang pola pemberian hibahnya lebih bergantung pada institusi formal dan motivasi geopolitik. Sementara Jepang, meski rendah dalam WGI, memiliki budaya memberi yang sangat privat dan diwariskan melalui konsep zoto (saling memberi), menekankan pada karakter institusional, responsible sharing, dan stabilitas regional.
Septyanto Galan Prakoso, S.IP., M.Sc. menegaskan bahwa Indonesian AID dapat menjadi perpanjangan dari karakter bangsa Indonesia yang memiliki modal sosial kuat dan tradisi gotong royong yang unik. Pola pemberian hibah Indonesia hadir bukan hanya sebagai diplomasi strategis, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian yang menjadi ciri khas Indonesia di panggung global.
“Talkshow ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mahasiswa mengenai diplomasi hibah, geopolitik bantuan luar negeri, serta peluang kontribusi Indonesia dalam kerja sama internasional di masa depan,” ujar Septyanto.